Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi semua pihak untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengatakan Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan angka stunting harus ditekan dari 27,67% menjadi 14% di tahun 2024. Hal ini sebagai bagian dari indikator pembangunan manusia. Menurutnya, target penurunan tersebut cukup menantang.
“Ini menantang dengan kecepatan penurunan yang harus lebih dari 3% per tahun,” ujar dia dalam Forum Nasional Stunting 2021, Selasa (14/12/2021).
Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak. BKKBN selaku ketua pelaksanaan program penurunan stunting mengajak semua elemen mulai dari kementerian/lembaga, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi lainnya untuk terlibat aktif.
“Terlebih lagi Indonesia punya target secara bersamaan yang terkait SDG’s. Selain menurunkan prevalensi pendek dan sangat pendek juga bersamaan ada target yang sangat menantang yaitu penurunan angka kematian ibu,” papar dia.
Hasto menjelaskan, saat ini masih 305 per 100 ribu kelahiran hidup harus menjadi 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Begitu juga kelahiran bayi harus menjadi 12 per 1.000 kelahiran. Ia mengakui hal ini merupakan upaya yang menantang. “Diharapkan dengan program penurunan stunting maka sekaligus penurunan kematian ibu dan kematian bayi akan terjadi,” kata dia.
BACA JUGA: Siap Nikah? Siap Cegah Stunting dengan 4 Langkah Ini
Stunting merupakan hasil dari buruknya status nutrisi anak sejak di dalam kandungan, sejak awal kehidupan, sejak bertemunya sperma dan telur di awal konsepsi. Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal sebagaimana anak di usia mereka. Sehingga tidak hanya fisik akan tetapi kemampuan intelektual juga akan di bawah rata-rata, sehingga mereka akan sulit bersaing.
Dengan mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek untuk menuju tahun 2024, dibutuhkan aksi nyata secara bersamaan. “Kami juga menyadari adanya pandemi covid-19 tentu kontraksi anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kita melakukan reorientasi program yang mengarah pada pencegahan lahirnya balita stunting,” kata dia.
Lebih lanjut, formulasi program yang dituangkan dalam Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting berbasis keluarga maka perlu inisiatif. Untuk bisa mencegahnya harus ada upaya melalui mencermati keluarga-keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting. Kemudian menekankan pada penyiapan kehidupan keluarga.
Hasto optimistis mampu mencapai target penurunan stunting tersebut. Dirinya yakin lewat kerja sama dan kolaborasi semua elemen bangsa, pembangunan SDM melalui generasi tanpa stunting akan menjadi harapan dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
“Kita patutlah bersyukur bangsa Indonesia memiliki warisan luhur yang sangat bernilai dalam hal ini budaya gotong-royong. Kompleksitas intervensi program penurunan stunting tentu membutuhkan gotong-royong tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan juga organisasi termasuk media,” tandasnya.
Forum Nasional Stunting 2021 mengambil tajuk “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” dan diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Tanoto Foundation.
